Presiden Sudah Tahu Abnormalitas Pada Tata Kelola Program Prioritas

Abnormalitas pada tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan tata kelola Program Koperasi Desa Merah Putih sudah diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto. Fakta ini hendaknya menjadi pengingat bagi semua pihak yang telah diberi kepercayaan untuk merealisasikan dua program prioritas presiden itu. Esensi pesannya adalah jangan lagi berperilaku destruktif dengan menunggangi kedua program prioritas itu.

Dua sosok yang sangat dipercaya Presiden Prabowo telah memberi sinyal bahwa Presiden tahu betul tentang abnormalitas tata kelola MBG dan tata kelola Program KDMP. Kedua sosok itu adalah Utusan Khusus Presiden untuk bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebagaimana diketahui bersama, apa pun data dan catatan kedua sosok ini tentang dinamika pemerintahan dan tata kelola sektor maupun program pada akhirnya akan sampai dan diketahui presiden.

Pada acara Pelantikan dan Pengukuhan DPP, DPD dan DPC Srikandi Jaga Desa di Jakarta, Jumat , Hashim mengungkapkan bahwa dia sudah mendengar adanya indikasi penyimpangan tata kelola pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Saya sudah dengar dan saya sudah banyak dapat laporan; sudah ada indikasi penyimpangan. Saya titip ya, pengawasan harus sangat ketat," kata Hashim.

Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah podcast belum lama ini menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah mengetahui adanya penyimpangan dan korupsi pada tata kelola program MBG serta program KDMP. Presiden, menurut Menkeu Purbaya, terus memantau penyimpangan itu hingga datanya akurat sebelum akhirnya mengambil tindakan tegas.

Pernyataan Hashim dan Menkeu Purbaya, dengan demikian, mengonfirmasi serta menjadi pembenaran terhadap pernyataan maupun persepsi masyarakat tentang abnormalitas tata kelola kedua program prioritas itu. Kritik maupun kecaman berbagai elemen masyarakat selama ini tidak salah, bahkan sejalan dengan hasil pantauan Presiden. Bagi semua elemen masyarakat, abnormalitas MBG itu sangat nyata. Tidak ada ruang untuk menutup-nutupi ketelanjangan ragam penyimpangan yang faktanya kemudian menjelma dalam wujud kasus keracunan puluhan ribu siswa penerima manfaat.

Abnormalitas program MBG yang bermuara pada skandal korupsi di tubuh BGN serta manipulasi jumlah dapur SPPG telah ditindak dan sedang menjalani proses hukum. Kini, tata kelola MBG memasuki periode pembenahan yang diawali dengan penghentian sementara selama libur sekolah. Abnormalitas yang sebelumnya tercermin pada belanja kebutuhan program yang ugal-ugalan itu hendaknya tidak diulangi lagi. lebih dari 20.000 unit motor yang diimpor BGN kini nyaris terbengkalai, padahal nilai belanja motor itu lebih dari Rp 1 triliun.

Setelah skandal korupsi di BGN diungkap dan para tersangka menjalani proses hukum, perhatian pun layak diarahkan pada abnormalitas yang terjadi pada realisasi dan tata kelola KDMP. Realisasi program KDMP sempat menyulut kontroversi karena belanja impor lebih dari 100.000 unit kendaraan niaga atau truk ringan dari India. Inisiatif belanja impor ini tentu dinilai aneh sehingga menjadi kontroversi.

Lazimnya, baik untuk kepentingan usaha maupun mobilitas pribadi dan keluarga, ada dua pertimbangan utama bagi masyarakat kebanyakan saat membeli mobil, yakni mobil yang tangguh dan irit BBM serta biaya perawatan purna jual yang mudah dan murah. Berpijak pada pertimbangan ini, pilihan utama belanja kendaraan niaga adalah produk industri otomotif dalam negeri yang memiliki jaringan layanan purna jual yang tersebar di banyak lokasi dan di berbagai daerah.

Banyak komunitas bertanya tentang pertimbangan para pelaksana program KDMP saat memutuskan belanja impor mobil dari India. Selain menyoal harga per unit dari kendaraan impor itu, muncul pula pertanyaan tentang layanan purna jual. Dengan jumlah 100.000 unit yang rencananya didistribusikan ke puluhan ribu gerai KDMP di seluruh Indonesia, bersediakah eksportir kendaraan niaga dari India membangun jaringan layanan purna jual di semua daerah?

Dari pertimbangan aspek efektivitas dan efisiensi, kemungkinannya sangat kecil bagi eksportir membangun jaringan layanan purna jual. Persoalan berikutnya tentang kelaziman merawat kendaraan. Semua kendaraan niaga itu lazim mendapatkan perawatan rutin setelah pemakaian mencapai jarak tertentu. Kalau disiplin ini tidak dijalankan, semua kendaraan niaga itu pada akhirnya akan menjadi tumpukan barang rongsokan.

Perhatian masyarakat terhadap abnormalitas KDMP kemudian berlanjut dengan keanehan pemilihan lokasi gerai KDMP di berbagai wilayah. Dalam konteks bangunan fisik untuk usaha, pemilihan dan penetapan sejumlah lokasi gerai KDMP dinilai tidak lazim karena jauh dari pemukiman warga. Bahkan ada kasus berupa tindakan merampas area sekolah hanya untuk membangun gerai KDMP.

Ada gerai KDMP berlokasi di tengah tambak, ada yang dekat hutan dan di lereng gunung. Gerai lainnya dekat pemakaman dan gerai yang menghadap jurang. Ada juga gerai di tengah jalan hingga gerai di ujung area persawahan. Lokasi dan posisi gerai seperti itu tentu tidak nyaman untuk dijangkau atau didatangi calon pembeli. Dan, hampir setiap hari keanehan penetapan lokasi dan bangunan fisik gerai KDMP itu diviralkan oleh warga setempat di media sosial.

Kontroversi lainnya adalah niat menutup jaringan gerai atau mini market yang telah eksis untuk sekadar memberi peluang tumbuh bagi jaringan gerai KDMP. Ini adalah ide yang destruktif. Ide ini sama dengan analogi tidak boleh ada bank swasta lokal dan asing karena pemerintah sendiri sudah punya bank dengan jaringan kantor cabang yang tersebar hingga seluruh kabupaten. Nyatanya, kehadiran bank swasta lokal dan asing tidak pernah menutup ruang tumbuh bagi bank milik pemerintah, bahkan kedua entitas bisa tumbuh berdampingan dan saling melengkapi.

Dibangun dengan nilai investasi yang tidak kecil, jaringan mini market yang telah eksis selama puluhan tahun itu tak hanya menyerap tenaga kerja, tapi nyata-nyata telah memberi ragam manfaat bagi masyarakat. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan era konektivitas, jaringan mini market yang telah eksis selama ini tak hanya menjual produk, tetapi juga menyediakan sejumlah jasa yang dibutuhkan masyarakat, termasuk jasa pembayaran. Jadi, menghentikan usaha mereka demi ruang tumbuh KDMP sama sekali tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah persoalan.

Presiden Prabowo diyakini tidak sepakat dengan ide destruktif seperti itu.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan

URL artikel：http://papertraillab.com/html/606c799386.html